Apakah kamu pernah mendengar tentang Bakamla? Jika belum, yuk kita mengenal lebih jauh kewenangan Bakamla dalam menangani pelanggaran maritim. Bakamla, singkatan dari Badan Keamanan Laut, merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia.
Menurut Direktur Utama Bakamla, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, kewenangan Bakamla meliputi pengawasan, penegakan hukum, dan penindakan terhadap pelanggaran maritim. “Bakamla memiliki kewenangan untuk melakukan patroli dan penegakan hukum di perairan Indonesia guna mencegah dan menangani pelanggaran seperti illegal fishing, penangkapan ikan ilegal, dan penyelundupan barang terlarang,” ujar Laksamana Aan.
Menurut UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bakamla memiliki kewenangan untuk bekerja sama dengan instansi terkait dalam menangani pelanggaran maritim. Hal ini sejalan dengan visi Bakamla untuk menciptakan perairan Indonesia yang aman, bersih, dan produktif.
Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Dwi Agus Setiawan, Bakamla memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia. “Kehadiran Bakamla sangat dibutuhkan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran maritim yang merugikan negara dan masyarakat,” ujar Dr. Dwi Agus.
Dengan kewenangan yang dimiliki, Bakamla diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Oleh karena itu, peran dan kewenangan Bakamla dalam menangani pelanggaran maritim perlu terus ditingkatkan demi terwujudnya perairan Indonesia yang aman dan sejahtera.