Kerjasama internasional dalam penegakan hukum tindak pidana laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa tindak pidana di laut seringkali melibatkan pihak asing dan memerlukan koordinasi yang baik antar negara.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, kerjasama internasional dalam penegakan hukum laut sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah seperti pencurian ikan, perompakan, dan perdagangan manusia di laut. “Kerjasama internasional dalam penegakan hukum laut di Indonesia menjadi krusial karena perairan Indonesia sangat strategis dan rawan terhadap berbagai ancaman,” ujarnya.
Salah satu bentuk kerjasama internasional dalam penegakan hukum tindak pidana laut di Indonesia adalah melalui perjanjian kerjasama bilateral dengan negara-negara lain. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus H. Purnomo, kerjasama ini penting untuk memperkuat penegakan hukum laut di wilayah perairan Indonesia. “Kerjasama internasional dalam penegakan hukum laut harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan agar dapat mencapai hasil yang optimal,” katanya.
Selain itu, kerjasama internasional juga dapat dilakukan melalui forum-forum regional seperti ASEAN dan IMO (International Maritime Organization). Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, kerjasama ini penting untuk menjaga keamanan laut di kawasan Asia Tenggara. “Kerjasama internasional dalam penegakan hukum laut di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi dengan baik agar dapat menekan angka kejahatan di laut,” ujarnya.
Dengan adanya kerjasama internasional dalam penegakan hukum tindak pidana laut di Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di perairan Indonesia dan menjaga kedaulatan negara. Sehingga, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih aman dan sejahtera di bidang maritim.