Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Laut di Wilayah Perairan Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas. Dengan luasnya wilayah perairan Indonesia, tindak pidana di laut seperti pencurian ikan, perdagangan manusia, dan penyelundupan barang ilegal semakin marak terjadi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk memerangi kejahatan di laut ini.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI A. Taufiq R., “Pemberantasan tindak pidana di laut memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk TNI AL, Polri, dan instansi terkait lainnya.” Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara berbagai lembaga dalam menangani masalah kejahatan di laut.
Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah peningkatan patroli di wilayah perairan Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Tb Haeru Rahayu, “Patroli laut harus dilakukan secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya tindak pidana di laut.”
Selain itu, peningkatan kerjasama internasional juga menjadi kunci dalam pemberantasan tindak pidana di laut. “Kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal pertukaran informasi dan koordinasi operasi patroli sangat diperlukan untuk mengatasi kejahatan di laut,” ujar Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Dalam upaya pemberantasan tindak pidana di laut, peran masyarakat juga sangat penting. Masyarakat sebagai mata dan telinga yang dapat memberikan informasi kepada aparat terkait jika mengetahui adanya kegiatan ilegal di laut. Sehingga, kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi masalah kejahatan di laut.
Dengan adanya strategi yang terencana dan kerjasama yang baik antara berbagai pihak, diharapkan tindak pidana di laut dapat diminimalisir dan keamanan wilayah perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik. Semoga upaya pemberantasan tindak pidana di laut ini dapat memberikan hasil yang positif bagi keamanan laut Indonesia.