Peran pemerintah dalam penanganan konflik laut di Indonesia sangatlah penting untuk menjaga kestabilan dan keamanan di wilayah perairan Indonesia. Konflik laut seringkali muncul akibat perselisihan antara negara-negara yang memiliki klaim terhadap wilayah perairan yang sama. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki peran yang aktif dalam menyelesaikan konflik ini.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, “Pemerintah harus menjadi mediator yang baik dalam penanganan konflik laut di Indonesia. Kita harus memastikan bahwa perairan Indonesia tetap aman dan damai untuk semua pihak.”
Salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan diplomasi yang intensif dengan negara-negara tetangga yang terlibat dalam konflik laut. Dengan cara ini, diharapkan kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak.
Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan dan patroli di perairan Indonesia untuk mencegah terjadinya konflik laut. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Kelautan dari Universitas Indonesia, Prof. Rokhmin Dahuri, yang menyatakan bahwa “Pemerintah harus lebih proaktif dalam menjaga keamanan perairan Indonesia agar konflik laut dapat diminimalisir.”
Tak hanya itu, pemerintah juga harus memperkuat kerjasama dengan lembaga internasional seperti PBB dan ASEAN dalam menangani konflik laut. Dengan cara ini, Indonesia dapat memperoleh dukungan dan bantuan dari negara-negara lain dalam menyelesaikan konflik laut yang terjadi.
Dengan peran pemerintah yang aktif dan proaktif dalam penanganan konflik laut di Indonesia, diharapkan kestabilan dan keamanan di wilayah perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik. Semua pihak harus bersatu untuk mencapai tujuan tersebut demi kepentingan bersama.