Peran Hukum Maritim dalam Penanganan Tindak Pidana Laut di Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut Indonesia. Hukum maritim sendiri merupakan serangkaian aturan yang mengatur segala aktivitas yang terjadi di laut, termasuk tindak pidana laut yang sering terjadi.
Menurut Dr. Rahmat Dwi Putranto, seorang ahli hukum maritim dari Universitas Indonesia, “Hukum maritim memiliki peran yang sangat vital dalam menangani tindak pidana laut di Indonesia. Hal ini karena laut Indonesia merupakan jalur strategis yang sering digunakan untuk berbagai kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan narkoba, dan juga kejahatan terorisme.”
Pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tindak pidana laut, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perikanan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum maritim di Indonesia.
Namun, meskipun telah ada regulasi yang mengatur tindak pidana laut, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum maritim di Indonesia. Salah satunya adalah kerja sama antara lembaga penegak hukum, seperti TNI AL, Polisi Perairan, dan KKP, yang seringkali masih terkendala.
Menurut Kapten Laut (P) Wisnu Prabowo, Direktur Polisi Perairan KKP, “Kerja sama antar lembaga penegak hukum di laut sangat penting dalam menangani tindak pidana laut. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat lebih efektif dalam menindak pelaku kejahatan di laut.”
Diharapkan dengan peran hukum maritim yang kuat dan kerja sama yang baik antar lembaga penegak hukum, penanganan tindak pidana laut di Indonesia dapat lebih efektif dan berhasil. Hal ini tentu akan menjaga keamanan dan ketertiban di laut Indonesia, serta mendukung pembangunan sektor kelautan yang lebih berkelanjutan.