Penyidikan kasus perikanan merupakan hal yang tidak mudah. Tantangan yang dihadapi dalam penyidikan kasus perikanan sangatlah kompleks. Mulai dari sulitnya melacak jejak para pelaku illegal fishing hingga minimnya bukti yang bisa digunakan untuk menuntut mereka.
Menurut Kepala Badan Pengawas Perikanan (BPS) RI, Saut P. Hutagalung, “Penyidikan kasus perikanan membutuhkan kerjasama yang kuat antara berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan Kejaksaan.” Kerjasama ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tantangan dalam penyidikan kasus perikanan.
Namun, tidak hanya kerjasama antar lembaga yang diperlukan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prisca Meren, “Peningkatan kapasitas petugas penyidik dalam hal perikanan juga sangat penting. Mereka perlu dilatih agar mampu mengumpulkan bukti yang kuat untuk menuntut pelaku illegal fishing.”
Penyidikan kasus perikanan juga seringkali dihambat oleh berbagai faktor eksternal, seperti minimnya sumber daya dan dukungan dari pemerintah. Hal ini membuat proses penyidikan menjadi lambat dan seringkali tidak membuahkan hasil yang memuaskan.
Sebagai solusi, Direktur Eksekutif Masyarakat Konservasi Kelautan Indonesia (MaKKi), Susan Suharsono, menyarankan agar pemerintah lebih serius dalam menangani kasus perikanan. “Perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memberikan dukungan penuh kepada petugas penyidik dan memberikan sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan kasus perikanan dengan cepat dan efektif,” ujarnya.
Dengan adanya kerjasama yang kuat antar lembaga terkait, peningkatan kapasitas petugas penyidik, dan dukungan penuh dari pemerintah, diharapkan penyidikan kasus perikanan dapat berjalan lebih efektif dan pelaku illegal fishing dapat ditindak dengan tegas. Sehingga keberlanjutan sumber daya laut kita dapat terjaga untuk generasi mendatang.